Ini Nih Hukum Yang Mengatur Per-Internetan

Ini Nih Hukum Yang Mengatur Per-Internetan – sebelum kita masuk kedalam pokok bahasan kita kali ini, kita haruslah mengetahui apakah itu hukum dalam teknologi terlebih dahulu, hukum cyber ataupun yang lebih dikenal dengan Cyber Law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber ataumaya. Cyber Law sendiri merupakan istilah yang berasal dari Cyberspace Law.

dalam dunia hukum komputer kita juga mengenal istilah cybercrime, akan tetapi apakah cybercrime itu? Cybercrime merupakan gabungan dari dua kata dari Bahasa Inggris, yaitu cyber yang bermakna dunia maya dan crime yang bermakna criminal atau perbuatan yang melanggar norma. Namun, istilah cyber crime menurut Crime-research.org dalam Juju Dominikus (2010:73) didefinisikan sebagai suatu tindak kriminal yang dilakukan melalui media internet melalui komputer dan dapat mempengaruhi keadaan peralatan komputer maupun si pemakai yang dituju.

Dari definisi diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa cybercrime merupakan sebuah tindakan yang dianggap merugikan orang lain, dikarenakan ia dikategorikan sebagai tindak kriminal oleh definisi tersebut.Namun, berdasarkan dari definisi tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa seseorang yang berusaha melakukan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk melakukan tindak kriminal, maka digolongkan sebagai Cyber Crime.

Baca Juga: Apa Itu Cybercrime? Berikut Penjelasan Lengkapnya

Secara garis besar ada lima topic dari cyberlaw di setiap negara yaitu:

· Information security, menyangkut masalah keotentikan pengirim atau penerima dan integritas dari pesan yang mengalir melalui internet. Dalam hal ini diatur masalah kerahasiaan dan keabsahan tanda tangan elektronik.

· On-line transaction, meliputi penawaran, jual-beli, pembayaran sampai pengiriman barang melalui internet.

Baca Juga:  Apa Itu Wireframe dan Mockup Web?

· Right in electronic information, soal hak cipta dan hak-hak yang muncul bagi pengguna maupun penyedia content.

· Regulation information content, sejauh mana perangkat hukum mengatur content yang dialirkan melalui internet.

· Regulation on-line contact, tata karma dalam berkomunikasi dan berbisnis melalui internet termasuk perpajakan, retriksi eksport-import, kriminalitas dan yurisdiksi hukum.

Untuk menerapkan bagaimana cyberlaw dapat masuk ke bidang teknologi dan juga untuk menangani kegiatan cybercrime, hukum masuk dengan cara mengumpulkan para ahli hukum dan ahli teknologi untuk dapat membuat peraturan sesuai konstitusi suatu negara yang juga sejalan dengan lalu lintas pada dunia maya. Oleh karena itu hasilnya di setiap negara pasti memiliki aturan tentang hukum ITE (Informasi Transaksi Eletronik), contohnya indonesia memiliki UU ITE Yang Mengatur Per-Internetan sebagai berikut.

Perbuatan yang dilarang (cybercrime) dijelaskan pada Bab VII (pasal 27-37):

Pasal 27 (Asusila, Perjudian, Penghinaan, Pemerasan)

Pasal 28 (Berita Bohong dan Menyesatkan, Berita Kebencian dan Permusuhan)

Pasal 29 (Ancaman Kekerasan dan Menakut-nakuti)

Pasal 30 (Akses Komputer Pihak Lain Tanpa Izin, Cracking)

Pasal 31 (Penyadapan, Perubahan, Penghilangan Informasi)

Pasal 32 (Pemindahan, Perusakan dan Membuka Informasi Rahasia)

Pasal 33 (Virus, Membuat Sistem Tidak Bekerja (DOS)

Pasal 35 (Menjadikan Seolah Dokumen Otentik(Phising)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *